Timor Leste Ingin Kembali Bergabung ke NKRI
Belakangan ini kita digemparkan dengan sebuah isu tentang Timor
Leste yang ingin kembali ke pelukan NKRI. Timor Leste yang dulunya bernama Timor Timor ini tidak lepas dari
sejarah Indonesia. Dulu negara ini merupakan bagian dari Indonesia pada tahun
1976 dengan nomor urut provinsi
ke-27 pada saat itu dan dianggap provinsi termuda. Namun pada saat keadaan
politik di Indonesia sedang diguncang setelah tumbangnya sistem pemerintahan
orde Baru Timor Timor mengganggap Indonesia sebagai penjajah.
Melalui refendum Timor
Timor di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa),
pada akhirnya Timor Leste lepas dari Indonesia. Pada tanggal 30 Oktober 1999
melalui pendapat rakyat Indonesia harus kehilangan Timor Timor yang dikemudian
hari menjadi negara merdeka dan kita kenal dengan sebutan Timor Leste pada saat
ini.
Mari kita simak kronologi tentang
terbentuknya Timor Leste.
Pada tanggal 19 Desember 1998, John Horward seorang perdana menteri
dari Amerika Serikat mengirim surat kepada Presiden B.J Habibie. Dalam surat
tersebut John Horward mengusulkan agar meninjau ulang pelaksanaan hak dan
menentukan nasib bagi masyarakat Timor-Timor.
Selanjutnya pada tanggal 25 Januari
1999 digelar rapat untuk membahas surat yang dikirimkan oleh John Horward. Rapat
tersebut membahas kondisi masyarakat Timor-Timor yang sudah lama bergabung
dengan Indonesia.
Pada tanggal 27 Januari 1999, Bapak Ali Alatas selaku menteri Luar
Negeri Republik Indonesia mengumumkan tawaran untuk opsi otonomi khusus yang
diperluas pada Timor Timor. Namun, jika ditolak maka Indonesia harus rela
melepaskan Timor Timor.
Pada bulan Maret dan April 1999 terjadi serangkaian peristiwa yang
sangat menegangkan di Timor Timor yaitu terjadi eksodus massal warga pendatang kekerasan
di Gereja Liquica yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi.
Pada tanggal 27 April 1999, Presiden B.J Habibie menggelar
pertemuan dengan John Howard. Pada saat itu Habibie mengungkapkan akan segera melaksanakan
penentuan tentang pendapat untuk mengetahui kemauan Timor Timor.
Pada tangggal 5 Mei 1999 Ali Alatas (Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia) dan Jaime Gama (Menteri Luar Negeri Portugal), bersama
dengan Sekjen PBB Kofi Annan menandatangani kesepakatan pelaksanaan penentuan
tentang pendapat rakyat Timor Timor di Markas PBB New York. Dua hari kemudian
Sidang Umum PBB menerima dengan bulat hasil kesepakatan tersebut.
Pada tanggal 17 Mei 1999 Presiden Habibie mengeluarkan Kepres
No.43/1999 tentang Tim Pengamanan Persetujuan Republik Indonesia - Portugal
tentang Timor Timur. Keputusan tersebut kemudian dikuatkan dengan Inpres
No.5/1999 tentang Langkah Pemantapan Persetujuan RI-Portugal.
Pada tanggal 16-18 Juni 1999, perwakilan kelompok pro-otonomi dan
pro-kemerdekaan Timor Timur bertemu di Jakarta. Kedua kubu sepakat untuk
menyerahkan senjata kepada PBB atau pemerintah RI.
Pada tanggal 30 Agustus 1999 PBB mengumumkan hasilnya diantaranya 78,5
persen menolak otonomi, 21 persen menerima otonomi, dan 0,5 persen dianggap
tidak sah.
Pada tanggal 26 Oktober 1999, pengganti presiden B.J Habibie yaitu
Bapak Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menandatangani surat keputusan untuk
pembentukan UNTAET atau pemerintahan transisi di Timor Timur.
Selang empat hari kemudian pada
tanggal 30 Oktober 1999 bendera merah putih diturunkan dari Timor Timor
dalam upacara yang sangat sederhana. Timor Timor baru resmi lepas dari
Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002 dan menjadi negara Timor Leste. Banyak isu tentang Timor Leste yang
ingin kembali bergabung ke Indonesia apabila diberikan kesempatan kedua. Hal
ini membuat gempar banyak pihak lantaran dulu Timor Leste yang menginginkan
kemerdekaan sebagai sebuah negara. Namun terdapat sebuah fakta yang diungkap
oleh bank dunia yang menjadi alasan kuat Timor Leste ingin kembali ke pelukan
Ibu Pertiwi.
Melansir laporan United National
Development Programme (UNDP), Timor Leste berada di peringkat 152 negara
sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara.Pertumbuhan Produk Domestik
Bruto (PDB) di Timor Leste diungkap sebagai penyebabnya meskipun ada
peningkatan di tahun 2009.
Tak hanya itu perekonomian negara
tersebut sendiri hanya bergantung pada pengeluaran pemerintah. Sedangkan untuk
dana yang masuk Timor Leste mengandalkan pemasukan dari hasil minyak. Dengan
kata lain bahwa pertumbuhan ekonomi di Timor Leste tergolong lambat dibanding
negara Asia Tenggara lainnya menurut laporan Bank Dunia
Mengutip data Timor Leste Economic
Report yang dirilis Bank Dunia pada April 2020, ekonomi Timor Leste semakin
terpuruk di 2020 karena pandemi virus corona (Covid-19) dan kondisi politik di
negara ini yang belum stabil. Pemerintah Timor Leste sudah mencairkan dana
sebesar 250 juta dari Petroleum Fund di mana 60 persennya digunakan untuk
penanganan Covid-19. Hambatan lain untuk kebebasan ekonominya adalah korupsi
yang merajalela dan tidak efektifnya peradilan, sehingga melemahkan integritas
pemerintah.
Note: (KBBI
/re·fe·ren·dum/ ; penyerahan
suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka yang menentukannya (jadi, tidak
diputuskan oleh rapat atau oleh parlemen); penyerahan suatu persoalan supaya
diputuskan dengan pemungutan suara umum (semua anggota suatu perkumpulan atau
segenap rakyat): penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya
mereka yang menentukannya (jadi, tidak diputuskan oleh rapat atau oleh
parlemen); penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara
umum (semua anggota suatu perkumpulan atau segenap rakyat)
Dilansir dari berbagai data
dan berbagai sumber kalau mau tau atau penjelasan di atas kurang jelas, silahkan
tanya di kolom komentar. Sekian sama-sama.
Posting Komentar untuk "Timor Leste Ingin Kembali Bergabung ke NKRI"